Mungkin itu yang akan kita kata kan kepada para dewan, karena ada saja ulah mereka
yang membuat kita sebagai rakyat indonesia menjadi malu,berikut beberapa perilaku yang sangat tidak terpuji dari para anggota dewan dan sangat tidak pantas untuk di contoh
Anggota DPR Tidur dan Ngobrol saat Paripurna
Metro Hari Ini / Polkam / Selasa, 24 Agustus 2010 18:54 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Prilaku malas dan tidak serius saat rapat membahas nasib rakyat, masih saja terjadi di Gedung DPR Jakarta. Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap RAPBN 2011, sudah banyak kursi yang kosong, sebagian anggota DPR yang hadir saling berbincang, bahkan tertidur.
Pemantauan Metro TV, Selasa (24/8), terlihat anggota dewan asik berbincang, sebagian lainnya tak malu-malu tidur saat sidang berlangsung. Seolah tidak ada yang melihat, anggota dewan yang tertidur di dalam ruang sidang itu tampak pulas dan nyenyak karena tak ada yang mengganggu.
Prilaku anggota dewan itu seolah tidak menaruh rasa hormat terhadap Sidang Paripurna DPR. Selain itu sebagian kursi di ruang sidang terlihat kosong, tanpa diduduki sang empunya.(DSY)
metrotvada vidieonya juga kok
Anggota DPR Nonton Video Porno Saat Paripurna
"Saya ambil gambar itu tadi saat ada aksi walk out," kata Mohamad Irfan.
Jum'at, 8 April 2011, 15:41 WIB
VIVAnews - Ini kabar buruk dari Senayan. Dari tempat para wakil rakyat negeri ini -Dewan Perwakilan Rakyat - berkantor. Salah seorang wakil rakyat yang diduga berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asyik menonton video porno ketika sidang paripurna yang membahas gedung baru di DPR, Jumat 4 April 2011.
Anggota dewan yang menonton video porno tertangkap kamera milik Mohamad Irfan, fotografer Harian Umum Media Indonesia. "Saya ambil gambar itu tadi saat ada aksi walk out," kata Mohamad Irfan, saat diwawancarai VIVAnews.com di gedung DPR.
Dalam sidang paripurna itu sejumlah fraksi seperti Gerindra dan PDI Perjuangan memang memilih walk out sebab tak setuju dengan pembangunan gedung itu. Nah saat rame-rame walk out itulah sang anggota dewan ini asyik menonton video porno.
Selain soal dana pembangunan gedung yang super mahal itu, mencapai sekitar Rp 1,16 triliun, berita heboh lain dari sidang ini adalah video porno itu.(umi)
viva news
DPRD Salah Sebut Nama Sutiyoso, Foke Ngambek
Eko Priliawito, Desy Afrianti | Kamis, 3 Juni 2010, 13:07 WIB
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menolak memberikan tanggapan terhadap 11 peraturan daerah (perda) pajak daerah dalam Paripurna DPRD DKI soal revisi 11 perda pajak daerah.
Fauzi Bowo ini tidak terima saat Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Dewan, Hermanto, salah menyebut nama Gubernur DKI Jakarta usai membacakan draft revisi.
Hermanto menyebut draft revisi tersebut disetujui Gubernur Provinsi DKI Sutiyoso. "Saya menolak memberikan tanggapan karena dalam pembacaan tadi tercantum nama yang berbeda. Saya minta ini dikoreksi," kata Fauzi Bowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 3 Juni 2010.
Menanggapi permintaan itu, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan bersedia melakukan koreksi. "Kesalahan akan diperbaiki," kata Ferrial yang langsung disambut tepuk tangan.
Meski begitu, Ferrila menolak jika kesalahan penyebutan yang dilakukan Hermanto bersumber dari draft. Menurutnya, penyebutan nama Sutiyoso yang keluar dari mulut Hermanto adalah refleks semata.
Setelah itu, Fauzi Bowo pun akhirnya bersedia memberikan tanggapan atas 11 perda pajak daerah tersebut. Dalam Paripurna hari ini draft revisi 11 perda pajak daerah telah disetujui dan syah menjadi perda pajak daerah. (mt)sabar ya pak FOKE
vivanews
Anggota DPR Tak Punya Akun "dpr.go.id"
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR RI mengaku tak memiliki ID pengguna surat elektronik (e-mail) dengan domain resmi @dpr.go.id. Seluruhnya menggunakan domain pilihan masing-masing. Ada yang menggunakan domain resmi fraksi, namun sebagian besar masih menggunakan domain gratisan. Ketua DPR RI Marzuki Alie pun masih menggunakan domain gratisan.
"E-mail saya marzuki_alie@yahoo.co.id," ungkap Marzuki kepada wartawan, Kamis (5/5/2011).
Politisi Demokrat ini menegaskan, e-mail pribadinya ini sehari-hari digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, ini hanya salah satu akses dari sekian akses lainnya, seperti website, surat, kedatangan langsung, telepon atau melalui pesan singkat (SMS). Selain itu, Marzuki juga aktif di akun Twitter dan Facebook miliknya. Terkait kebutuhan akan akses komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat, Marzuki mengatakan, kinerja anggota juga ditunjang oleh e-mail dan situs web komisi maupun DPR secara menyeluruh yang dikelola oleh sekretariat fraksi di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
Bikin E-mail Sendiri
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan juga mengaku tidak memiliki alamat e-mail dengan domain resmi DPR. Taufik menyebut satu alamat pribadinya dan satu alamat e-mail yang digunakan untuk menerima aspirasi dan berkomunikasi dengan kolega dan konstituen. Keduanya memiliki domain gratisan pula, @gmail.com.
"Kalau e-mail pribadi saya buka sendiri, tapi kalau yang terkait kedinasan DPR, saya memanfaatkan e-mail yang saya siapkan khusus dan dikelola oleh staf ahli saya. Biasanya terkait posisi tugas di DPR, e-mail langsung ke staf narilkirom@gmail.com," kata politisi PAN ini.
Alamat e-mail ini dibutuhkannya tak hanya untuk berkomunikasi seperti yang bisa dipenuhi oleh telepon dan pesan singkat. Namun, untuk bertukar data dan gambar atau foto dengan kolega dan konstituen dari seluruh nusantara tentu memerlukan e-mail. Menurutnya pula, domain resmi @dpr.go.id hanya digunakan untuk kesekretariatan alat kelengkapan dewan, misalnya fraksi, komisi atau badan kelengkapan yang ada di DPR.
"Tapi kalau terkait anggota, e-mail pribadi saja," tambahnya.
Politisi PKS Nasir Jamil juga membenarkan bahwa dirinya tak memiliki akun dengan domain resmi DPR. Nasir menggunakan alamat e-mail yang dibuatnya sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat atau berkomunikasi dengan kolega. Nasir pun menggunakan domain gratisan juga @yahoo.com.
"Kalau e-mail saya ada, nasirjamil@yahoo.com," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan tak pernah ada alamat e-mail dengan domain resmi @dpr.go.id yang diberikan kesekretariatan kepada anggota sejak masuk pada akhir 2009.
Menurutnya, perdebatan e-mail resmi atau pribadi tak perlu diperdebatkan karena tak esensial. Yang penting, akses untuk menampung aspirasi dibuka seluasnya kepada masyarakat dan konstituen.
Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Jafar Hafsah juga mengaku memiliki beberapa e-mail pribadi sendiri, beberapa dengan domain gratisan pula. Namun, berbeda dengan Marzuki, Taufik dan Nasir, Jafar mengaku juga memiliki alamat e-mail dengan domain fraksi, @fraksidemokrat.org.
"Ada beberapa e-mail untuk menerima aspirasi masyarakat. Komisi ada, di fraksi ada, e-mail pribadi juga ada," ungkapnya.
Dwi Putra Nugraha, staf ahli Anggota Komisi II DPR RI Basuki T Purnama mengatakan, Basuki juga masih menggunakan e-mail pribadi dengan domain biasa untuk menerima aspirasi masyarakat. Selain itu, politisi Golkar ini juga menerima aspirasi melalui kolom komentar di situs resmi www.ahok.org atau melalui akun Facebook-nya.
"Tapi kayaknya Fraksi Golkar sedang berencana membuat domain, pakai nama domain Fraksi Golkar," kata Dwi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indrasaleh hanya berkomentar singkat melalui pesan singkat mengenai ada atau tidaknya alamat e-mail untuk masing-masing anggota dewan dengan domain @dpr.go.id.
"Seluruh anggota DPR sudah punya e-mail yang domainnya sesuai dengan pertanyaan Anda," tegasnya.
kompas.com
o0o, tapi koq di australia bisa sampai salah sebut pak? kan komisi8 harusnya memiliki email khusus dengan tingkat keamanan yang tinggi pula
DIKUTIP DARI BERBAGAI SUMBER
0 comments:
Post a Comment